Makalah Pembanding

PERJUANGAN MENGARAH KE PERSATUAN DAN KESATUAN SELAMA MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

(Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia III)

Dosen Pengampu:

Dr. Nurul Umamah, M.Pd

Oleh

Danang Setyo Nugroho

140210302001/A

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JEMBER

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pengerjaan makalah yang berjudul “Perjuangan Mengarah ke Persatuan dan Kesatuan Selama Masa Pergerakan Nasional Indonesia”. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia III.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Saya sebagai penyusun menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Jember, 4 November 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan

1.4. Manfaat dan Kegunaan

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1. Proses perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia Awal Abad XX

2.2. Sejarah Muncul Dan Berkembangnya Pergerakan Nasional Indonesia

2.3. Pergerakan Nasionalisme di Indonesia dibagi menjadi 3 tahapan

2.4. Peranan Nasionalisme di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BAB 3. SIMPULAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar belakang penulisan makalah pembanding ini adalah :

Nasionalisme adalah suatu paham rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan tradisi yang berkaitan dengan sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal, dan keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisinya sebagai milik bersama dari anggota bangsa itu sebagai kesatuan bangsa. Sejarah Masa Lampau yang gemilang Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit memainkan peranan sebagai negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kebesaran ini membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati kebesaran itu.

Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa Portugis. Politik devide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Penderitaan itu menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Atas prakarsa para kaum intelektual, persatuan itu dapat diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang bersifat modern.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia awal abad XX ?;

2. Bagaimana sejarah muncul dan berkembangnya Pergerakan Nasional Indonesia ?;

3. Bagaimana tahapan – tahapan masa Pergerakan Nasionalisme di Indonesia ?

4. Bagaimana Peranan Nasionalisme di Indonesia ?

1.3.Tujuan

Dari rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia awal abad XX ?;

2. Untuk mengetahui bagaimanakah sejarah muncul dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia ?;

3. Untuk mengetahui bagaimanakah tahapan – tahapan masa Pergerakan Nasionalisme di Indonesia ?

4. Untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Nasionalisme di Indonesia ?

1.4. Manfaat dan Kegunaan

Dari tujuan yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan pembaca tentang proses perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia awal abad XX, sejarah muncul dan berkembangnya Pergerakan Nasional Indonesia, tahapan – tahapan masa Pergerakan Nasionalisme di Indonesia,dan Peranan Nasionalisme di Indonesia.

2. Untuk melatih kemampuan sebagai calon pendidik dalam rangka menambah kajian ilmu.

3. Untuk memperdalam pengetahuan tentang kesejarahan khususnya pada pelajaran ips pada umumnya.

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1. Proses perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia Awal Abad XX

2.1.1 Paham Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan tradisi yang berkaitan dengan sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal, dan keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisinya sebagai milik bersama dari anggota bangsa itu sebagai kesatuan bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat dan kemauan bersama untuk bersatu karena adanya persamaan nasib, cita-cita, kepentingan, dan tujuan yang sama. Tokoh nasionalisme atau pencetusnya adalah Joseph Ernest Renan, Otto Bouer, Hans Kohn, Louis Sneyder. Hans Kohn berpendapat nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya. Munculnya nasionalisme dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

a) Magna Charta (1215) di Inggris yang kemudian menjadi akar demokrasi;

b) Adanya Piagam Bill of Right (1689) di Inggris;

c) Revolusi Prancis yang menumbuhkan demokrasi dan nasionalisme yang tercermin dalam semboyan revolusi liberte, egalite, fraternite yang berkembang ke seluruh Eropa;

d) Pengaruh pemikiran dari renaissance.

Selanjutnya, Hertz dalam bukunya Nationality in History and Policy mengatakan bahwa prinsip-prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan. Adapun negara penganut nasionalisme di Eropa antara lain :

a) Inggris dengan Magna Charta (1215);

b) Jerman dengan lahirnya semboyan durch blut und eisen (dengan darah dan besi) yang dikemukakan oleh Otto van Bismark;

c) Italia dengan tokohnya Camilo Cavour yang didukung oleh Garibaldi yang melahirkan paham Italia Irredenta (daerah Italia yang belum dibebaskan), dan;

d) Prancis yang berhasil menumbangkan absolutisme di zaman Louis XVI oleh rakyat dibantu kaum borjuis.

Paham nasionalisme berarti pengakuan hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Pengakuan terhadap nasionalisme harus disertai sikap antidiskriminasi, baik secara rasial, ekonomi, sosial budaya, geografis secara agama sebab setiap orang mempunyai hak yang sama atas pembelaan negara.

2.1.2. Paham Ultra Nasionalisme

a) Jerman : yang menganggap bangsa jerman keturunan dari bangsa arya yang bear dan terhormat;

b) Italia : Benito Mussolini mendirikan perkumpulan fascis haliani yang timbul karena kenangan masa kejayaan imperium romawi

c) Jepang : Baron Tanaka yang mempunyai pedagangan hakko I chui yaitu Jepang diberi tugas oleh dewa matahari untuk melindungi asia dari penjajahan eropa.

2.1.3. Paham Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, artinya rakyat dan kratos, artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi dalam arti sempit adalah pemerintahan di tangan rakyat. Dalam arti luas, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk ikut memengaruhi keputusan politik baik langsung atau tidak langsung. Kondisi yang memengaruhi terciptanya demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama dalam masalah yang fundamental dan upaya yang memungkinkan kebebasan politik tumbuh di tengah negara. Demokrasi mula-mula diterapkan di Yunani Kuno, yakni demokrasi langsung, kemudian berkembang ke negara Eropa lainnya, dan akhirnya ke Indonesia. Seorang cendekiawan dari Inggris yang memperjuangkan demokrasi adalah John Locke (1632 – 1704) dalam bukunya berjudul Two Treaties on Government. John Locke membenarkan perjuangan rakyat Inggris menentang kekuasaan mutlak raja. Menurut John Locke, pemerintah hanyalah alat yang dibentuk untuk menjamin kepentingan rakyat terhadap hak-hak politis, mencakup hak individu, hak politik, hak atas kebebasan, dan hak milik. Demokrasi merupakan hal yang dinamis dan maju sebab selain mengurus kepentingan bersama, negara juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Demokrasi menuntut adanya UUD, pemilu, kemerdekaan pers, kemerdekaan berbicara, berkumpul dan mengemukakan pendapat, serta kemerdekaan beragama

2.1.4. Paham Sosialisme

Sosialisme adalah paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang sejahtera/bahagia. Kata sosialisme berasal dari bahasa Latin, socius, artinya kawan. Tujuan sosialisme adalah mewujudkan masyarakat sosialis dengan jalan mengendalikan secara kolektif sarana produksi dan memperluas tanggung jawab negara bagi kesejahteraan rakyat. Tokoh pemikir sosialisme adalah Robert Owen, seorang pengusaha Inggris yang menulis buku A New of Society an Essay on the Formation of Human Character. Ia adalah orang yang pertama menggunakan istilah sosialisme. Tokoh lainnya adalah Saint Simon, Piere Proudon, Charles Fourier, Karl Marx. Seorang yang dikenal sebagai Bapak Sosialisme adalah Karl Marx dalam tulisannya Das Kapital yang mengatakan bahwa sejarah masyarakat merupakan perjuanganperjuangan kelas, semboyan mereka "bersatulah kaum proletar sedunia." Titik berat dari paham ini adalah pada masyarakat bukan individu, dan dalam hal ini sosialisme merupakan lawan dari liberalisme.

Ada empat kesepakatan hasil perjuangan kaum sosialis, yakni Chatolic Emancipation Bill (1892), Reform Bill (1832), Factory Act (1833), dan Poor Law (1834). Teori Karl Marx dalam buku Historis Materialisme mengatakan bahwa jalan sejarah ditentukan oleh material secara dialektis (these – antithese – synthese) menuju suatu masyarakat yang sosialis. Untuk mewujudkan masyarakat yang sosialis, Karl Marx menciptakan teori-teori sebagai berikut :

a) Kelebihan Harga (mehrwert)

Upah yang diterima oleh kaum buruh tidak sebanding dengan tenaga yang disumbangkannya. Itulah sebabnya, kaum buruh semakin lama semakin miskin dan kaum majikan semakin kaya.

b) Pemusatan (konzentration)

Perusahaan kecil akan mati karena kalah bersaing dengan perusahaan besar, hingga akhirnya tinggal beberapa perusahaan yang besar.

c) Penimbunan (akkumulation)

Semakin lama jumlah kapital semakin menumpuk dan digunakan untuk membeli mesin yang mempunyai kapasitas sama dengan tenaga manusia. Oleh karena itu, banyak kaum buruh yang di-PHK sehingga menambah jumlah proletar.

d) Kesengsaraan (verelendung)

Jumlah kaum proletar yang tidak mempunyai pekerjaan semakin bertambah sehingga kemiskinan pun bertambah. Hal ini terjadi karena penggunaan tenaga mesin semakin banyak sehingga menyebabkan kesengsaraan kaum proletar.

e) Krisis

Sebagian besar rakyat merupakan proletar yang miskin dengan daya beli yang sangat rendah, sehingga barang-barang pabrik tidak habis terjual. Akibatnya, timbul over produksi dan krisis pun terjadi.

f) Keruntuhan (zusammenbruch)

Terjadinya krisis menyebabkan runtuhnya susunan kapitalis sehingga kaum protelar kembali memegang kekuasaan dengan semboyan "bersatulah proletar sedunia".

2.1.5. Paham Liberalisme

Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin, libertas, yang artinya kebebasan,sedangkan dalam bahasa Inggris, liberty, artinya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu untuk memiliki tempat tinggal, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul.

Di Eropa, liberalisme didukung oleh kaum borjuis dan terpelajar di kota. Bagian terpenting dalam liberalisme adalah individu. Masyarakat harus mementingkan individu, karena masyarakat itu terdiri atas individu-individu dan karena itu masyarakat adalah akibat dari adanya individu. Kemerdekaan individu harus dijamin. Pada hakikatnya, paham liberalisme ini timbul karena reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolute monarchie. Orang ingin melepaskan dirinya dari kekangan manusia, ini dikemukakan oleh Rousseau dalam bukunya Du Contrac Social. Liberalisme politik menuntut adanya demokrasi yang mencakup penyusunan undang-undang dasar, pelaksanaan pemilu, jaminan kemerdekaan pers, kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, dan kemerdekaan beragama. Liberalisme dalam politik mengutamakan kemerdekaan dan nasionalisme. Tiap negara harus merdeka, tidak boleh ditindas oleh negara lain, dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Liberalisme dalam ekonomi menuntut adanya ekonomi bebas (produksi bebas, perdagangan bebas, hukum kodrat akan menyelenggarakan harmoni dunia) dengan semboyan "Laisser faire, laisser passer, le monde va lui meme." Dalam bidang ekonomi, dituntut adanya ekonomi bebas tanpa campur tangan pemerintah dan dalam menentukan kebutuhan adalah hak milik swasta. Pahlawan liberalisme adalah ekonom dari Inggris, Adam Smith, dalam bukunya Wealth of Nation (1776). Pendapatnya adalah bahwa kesejahteraan umum dapat dicapai apabila diberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berusaha tanpa campur tangan dari pihak pemerintah.

2.2. Sejarah Muncul Dan Berkembangnya Pergerakan Nasional Indonesia
Munculnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yaitu faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar.

2.2.1 Faktor Internal

a. Sejarah Masa Lampau

Sejarah Masa Lampau yang gemilang Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit memainkan peranan sebagai negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kebesaran ini membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati kebesaran itu. Hal ini dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada dekade awal abad XX.

b. Penderitaan Rakyat Akibat Penjajahan

Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa Portugis. Politik devide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Penderitaan itu menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Atas prakarsa para kaum intelektual, persatuan itu dapat diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang bersifat modern. Perjuangan tidak lagi menggunakan kekuatan senjata tetapi dengan menggunakan organisasi-organisasi pemuda.

c. Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat di Indonesia

Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan (Indonesia) banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negeri Belanda. Tekanan datang dari Partai Sosial Demokrat yang di dalamnya ada van Deventer. Pada tahun 1899, Mr. Courad Theodore van Deventer melancarkan kritikan-kritikan yang tajam terhadap pemerintah penjajahan Belanda. Kritikan itu ditulis dan dimuat dalam jurnal Belanda, de Gids dengan judul Een eereschuld yang berarti hutang budi atau hutang kehormatan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa kekosongan kas negeri Belanda telah dapat diisi kembali berkat pengorbanan orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Untuk itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui gagasannya yang dikenal dengan Trilogi van Deventer. Apakah kalian masih ingat dengan isi Trilogi van Deventer? Politik yang diperjuangkan dalam rangka mengadakan kesejahteraan rakyat dikenal dengan nama politik etis. Untuk mendukung pelaksanaan politik etis, pemerintah Belanda mencanangkan Politik Asosiasi dengan semboyan unifikasi. Politik Asosiasi berkaitan dengan sikap damai dan menciptakan hubungan harmonis antara Barat (Belanda) dan Timur (rakyat pribumi). Dalam bidang pendidikan, tujuan Belanda semula adalah untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai murahan dan mandor-mandor yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Untuk kepentingan tersebut Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi. Dengan demikian, jelaslah bahwa pelaksanaan politik etis tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Belanda. Sistem pengajaran kolonial dibagi dalam dua jenis yaitu pengajaran pendidikan umum dan pengajaran kejuruan. Keduanya diselenggarakan untuk tingkat menengah ke atas.Pengaruh Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia juga banyak diwarnai oleh pendidikan yang dikelola umat Islam. Ada tiga macam jenis pendidikan Islam di Indonesia yaitu pendidikan di surau atau langgar, pesantren, dan madrasah. Walaupun dasar pendidikan dan pengajarannya berlandaskan ilmu pengetahuan agama Islam, mata pelajaran umum lainnya juga mulai disentuh. Usaha pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah dan Kristenisasi tidak mampu meruntuhkan moral dan iman para santri. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan pejuang muslim pun bermunculan dari lingkungan ini. Banyak dari mereka menjadi penggerak dan tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Rakyat Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslim ternyata merupakan salah satu unsur penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Para pemimpin nasional yang bercorak Islam akan sangat mudah untuk memobilisasi kekuatan Islam dalam membangun kekuatan bangsa.

d. Pengaruh Perkembangan Pendidikan Kebangsaan di Indonesia

Berkembangnya sistem pendidikan Barat melahirkan golongan terpelajar. Adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan, mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah kebangsaan sebab bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dan mencetak generasi penerus yang terpelajar dan sadar akan nasib bangsanya. Selain itu sekolah tersebut terbuka bagi semua masyarakat pribumi dan tidak membedakan dari kalangan mana pun. Tokoh-tokoh pribumi yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, Douwes Dekker mendirikan Ksatrian School, dan Moh. Syafei mendirikan perguruan Indonesische Nederlandsche School Kayu Tanam (INS Kayu Tanam). Berikut ini akan dibahas sekolah-sekolah kebangsaan tersebut.

e. Taman Siswa

Taman siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Tujuan didirikannya Taman Siswa adalah untuk mendidik dan menggembleng golongan muda serta menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat antipenjajahan. Taman Siswa berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Meskipun menggunakan sistem pendidikan modern Belanda, tetapi Taman Siswa tidak mengambil kepribadian Belanda. Dengan demikian, anak didiknya tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Para guru Taman Siswa berasal dari para aktivis pergerakan nasional. Taman Siswa memiliki tiga semboyan dalam melaksanakan proses pendidikan. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa dan mempunyai arti filosofi tentang peranan seseorang. Berikut ini ketiga semboyan tersebut. Ksatrian Institut atau Ksatrian School didirikan di Bandung pada tahun 1924 oleh Douwes Dekker atau Danudirjo Setyabudi. Tujuan Ksatrian School adalah untuk memberi kesempatan belajar yang lebih baik dan luas kepada anak-anak bumi putera. Selain itu untuk menumbuhkan rasa harga diri manusia dan kepercayaan kepada diri sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Semboyan yang dipakai adalah “Mengabdi Masa depan Rakyat”.

f. Dominasi Ekonomi Kaum Cina di Indonesia

Kaum pedagang keturunan nonpribumi, khususnya kaum pedagang Cina semakin membuat kesal para pedagang pribumi. Puncak kekesalan kaum pedagang pribumi terjadi ketika keturunan Cina mendirikan perguruan sendiri yakni Tionghoa Hwee Kwan pada tahun 1901. Kekesalan tersebut diciptakan oleh Belanda untuk menimbulkan rasa iri hati rakyat Indonesia kepada keturunan Cina. Cina diberi kesempatan untuk menguasai bisnis eceran, pertokoan, dan menjadi kolektor pajak dari pemerintah Belanda. Akibatnya kaum Cina menjadi lebih agresif. Peristiwa itu membangkitkan persatuan yang kokoh di antara sesama pedagang pribumi untuk menghadapi secara bersama pengaruh dari pedagang Cina.

g. Peranan Bahasa Melayu

Di samping mayoritas beragama Islam, bangsa Indonesia juga memiliki bahasa pergaulan umum (Lingua Franca) yakni bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu berubah menjadi bahasa persatuan nasional Indonesia. Dengan posisi sebagai bahasa pergaulan, bahasa Melayu menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan semangat kebangsaan dan nasionalisme ke seluruh pelosok Indonesia.

h. Istilah Indonesia sebagai Identitas Nasional

Istilah ‘Indonesia‘ berasal dari kata India (bahasa Latin untuk Hindia) dan kata nesos (bahasa Yunani untuk kepulauan), sehingga kata Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Istilah Indonesia, Indonesisch dan Indonesier makin tersebar luas pemakaiannya setelah banyak dipakai oleh kalangan ilmuwan seperti G.R. Logan, Adolf Bastian, van Vollen Hoven, Snouck Hurgronje, dan lain-lain.

2.2.2. Faktor Ekstern

Timbulnya pergerakan nasional Indonesia di samping disebabkan oleh kondisi dalam negeri, juga ada faktor yang berasal dari luar (ekstern). Berikut ini faktor-faktor ekstern yang memberi dorongan dan energi terhadap lahirnya pergerakan nasional di Indonesia.

a. Kemenangan Jepang atas Rusia

Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa (bangsa kulit putih) menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904-1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia.

b. Partai Kongres India

Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India National Congress (Partai Kongres India), atas inisiatif seorang Inggris Allan Octavian Hume pada tahun 1885. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. Keempat ajaran Ghandi ini, terutama Satyagraha mengandung makna yang memberi banyak inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia.

c. Filipina di bawah Jose Rizal

Filipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571 – 1898. Dalam perjalanan sejarah Filipina muncul sosok tokoh yang bernama Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina. Pada tahun 1892 Jose Rizal melakukan perlawanan bawah tanah terhadap penindasan Spanyol. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana membangkitkan nasionalisme Filipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol. Dalam perjuangannya Jose Rizal dihukum mati pada tanggal 30 Desember 1896, setelah gagal dalam pemberontakan Katipunan. Sikap patriotisme dan nasionalisme yang ditunjukkan Jose Rizal membangkitkan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bagi para cendekiawan di Indonesia.

d. Gerakan Nasionalisme Cina

Dinasti Manchu (Dinasti Ching) memerintah di Cina sejak tahun 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap dinasti asing oleh bangsa Cina karena dinasti ini bukan keturunan bangsa Cina. Masuknya pengaruh Barat menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh bahwa Dinasti Manchu sudah lemah dan bekerja sama dengan imperialis Barat. Oleh karena itu muncul gerakan rakyat Cina untuk menentang penguasa asing yaitu para imperialis Barat dan Dinansti Manchu yang juga dianggap penguasa asing. Munculnya gerakan nasionalisme Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850 – 1864) dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.

e. Gerakan Turki Muda

Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki Muda. Ia menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya. Gerakan Turki Muda memberikan pengaruh politis bagi pergerakan bangsa Indonesia sebab mengarah pada pembaruan-pembaruan dan modernisasi.

2.3. Pergerakan Nasionalisme di Indonesia dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional (1908 – 1942), dibagi dalam tiga tahap berikut :

2.3.1. Masa pembentukan (1908 – 1920) ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij.

a. Budi Utomo (BU)

Pada tahun 1906 Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, merintis mengadakan kampanye menghimpun dana pelajar (Studie Fund) di kalangan priyayi di Pulau Jawa. Upaya dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia. Pada mulanya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan bumi putera, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak.

Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober – 5 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri beberapa cabang yaitu Bogor, Bandung, Yogya I, Yogya II, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Dalam kongres yang pertama berhasil diputuskan beberapa hal berikut :

1) Membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura.

2) Tidak melibatkan diri dalam politik.

3) Bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya.

4) Menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh R.T. Tirtokusumo.

5) Merumuskan tujuan utama Budi Utomo yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa.

Terpilihnya R.T. Tirtokusumo yang seorang bupati sebagai ketua rupanya dimaksudkan agar lebih memberikan kekuatan pada Budi Utomo. Kedudukan bupati memberi dampak positif dalam rangka menggalang dana dan keanggotaan dari Budi Utomo. Untuk usaha memantapkan keberadaan Budi Utomo diusahakan untuk segera mendapatkan badan hukum dari pemerintah Belanda. Hal ini terealisasi pada tanggal 28 Desember 1909, anggaran dasar Budi Utomo disahkan. Dalam perkembangannya, di tubuh Budi Utomo muncul dua
aliran berikut :

1) Pihak kanan, berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja;

2) Pihak kiri, yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memerhatikan nasib rakyat yang menderita.

Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya gerak Budi Utomo semakin lamban. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo.

1) Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priyayi daripada penduduk umumnya;

2) Lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda dari pada kepentingan rakyat Indonesia;

3) Menonjolnya kaum priyayi yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar tersisih.

Ketika meletus Perang Dunia I tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik. Berikut ini beberapa bentuk peran politik Budi Utomo :

1) Melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain;

2) Menyokong gagasan wajib militer pribumi;

3) Mengirimkan komite Indie Weerbaar ke Belanda untuk pertahanan Hindia;

4) Ikut duduk dalam Volksraad (Dewan Rakyat);

5) Membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota volksraad.

Budi Utomo mampu menerbitkan majalah bulanan Goeroe Desa yang memiliki kiprah masih terbatas di kalangan penduduk pribumi. Sejalan dengan kemerosotan aktivitas dan dukungan pribumi pada Budi Utomo, maka pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra). Sejak itu BU terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik.

b. Sarekat Islam (SI)

Pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam).

Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H. Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah :

1) Perlawanan terhadap para pedagang perantara (penyalur) oleh orang Cina;

2) Isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya, dan;

3) membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi putera.

Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan anggaran dasarnya adalah :

1. mengembangkan jiwa berdagang;

2. memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami kesukaran;

3. memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumi putera;

4. menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam;

5. tidak bergerak dalam bidang politik, dan

6. menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong menolong.

Kecepatan tumbuhnya SI bagaikan meteor dan meluas secara horizontal. SI merupakan organisasi massa pertama di Indonesia. Antara tahun 1917 sampai dengan 1920 sangat terasa pengaruhnya di dalam politik Indonesia. Untuk menyebarkan propaganda perjuangannya, Sarekat Islam menerbitkan surat kabar yang bernama Utusan Hindia.

Pada tanggal 29 Maret 1913, para pemimpin SI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Idenburg untuk memperjuangkan SI berbadan hukum. Jawaban dari Idenburg pada tanggal 29 Maret 1913, yaitu SI di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto tidak diberi badan hukum. Ironisnya yang mendapat pengakuan pemerintah kolonial Belanda (Gubernur Jenderal Idenburg) justru cabang-cabang SI yang ada di daerah. Ini suatu taktik pemerintah kolonial Belanda dalam memecah belah persatuan SI. Bayangan perpecahan muncul dari pandangan yang berbeda antara H.O.S Cokroaminoto dengan Semaun mengenai kapitalisme. Menurut Semaun yang memiliki pandangan sosialis, bergandeng dengan kapitalis adalah haram. Dalam kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain terutama yang beraliran komunis. Akhirnya SI pecah menjadi dua yaitu SI Putih dan SI Merah.

SI Putih, yang tetap berlandaskan nasionalisme dan Islam. Dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta. SI Merah, yang berhaluan sosialisme kiri (komunis). Dipimpin oleh Semaun, yang berpusat di Semarang.

Dalam kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara itu, SI Sosialis/Komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang merupakan pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).

c. Indische Partij (IP)

IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh Tiga Serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dimaksudkan untuk mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda totok dengan orang Belanda campuran (Indo). IP sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang Indo dan bumi putera. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat.

Di samping itu juga disadari betapa pun baiknya usaha yang dibangun oleh orang Indo, tidak akan mendapat tanggapan rakyat tanpa adanya bantuan orang-orang bumi putera. Perlu diketahui bahwa E.F.E Douwes Dekker dilahirkan dari keturunan campuran, ayah Belanda, ibu seorang Indo. Indische Partij merupakan satu-satunya organisasi pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan Indische Partij adalah untuk membangunkan patriotisme semua indiers terhadap tanah air. IP menggunakan media majalah Het Tijdschrifc dan surat kabar ‘De Expres’ pimpinan E.F.E Douwes Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Tindakan ini terlihat nyata pada tahun 1913. Saat itu pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte (Prancis). Perayaan ini direncanakan diperingati juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Adalah suatu yang kurang pas di mana suatu negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajah pada suatu bangsa yang dia sebagai penjajahnya. Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari para pemimpin Indische Partij. R.M. Suwardi Suryaningrat menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul ‘Als ik een Nederlander was’, Andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu R.M. Suwardi Suryaningrat ditangkap. Menyusul sarkasme dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam De Express tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Kracht of Vrees?, berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Dr. Tjipto pun ditangkap, yang membuat rekan dalam Tiga Serangkai, E.F.E. Douwes Dekker turut mengkritik dalam tulisannya di De Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat, Pahlawan kita: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Kecaman-kecaman yang menentang pemerintah Belanda menyebabkan ketiga tokoh dari Indische Partij ditangkap. Pada tahun 1913 mereka diasingkan ke Belanda. Namun pada tahun 1914 Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit. Sedangkan Suwardi Suryaningrat dan E.F.E. Douwes Dekker baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Suwardi Suryaningrat terjun dalam dunia pendidikan, dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, mendirikan perguruan Taman Siswa. E.F.E Douwes Dekker juga mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan mendirikan yayasan pendidikan Ksatrian Institute di Sukabumi pada tahun 1940. Dalam perkembangannya, E.F.E Douwes Dekker ditangkap lagi dan dibuang ke Suriname, Amerika Latin.

2.3.2. Masa radikal/nonkooperasi (1920 – 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

a. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneevliet. Ia bersama teman-temannya seperti Brandsteder, H.W Dekker, dan P. Bergsma, mendirikan Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam. Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut :

1. Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang Sarekat Islam local;

2. Adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang merangkap anggota ISDV harus keluar dari SI. Akibatnya SI terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih.

Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI semakin besar. PKI berkembang pesat. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan PKI berkembang pesat :

1. Propagandanya yang sangat menarik;

2. Memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan;

3. Pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai lain;

4. Sikapnya yang tegas terhadap pemerintah kolonial dan kapitalis;

5. Di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa menggantikan Ratu Adil.

Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 1923 Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas. Pada tanggal 13 November 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena massa sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan ribuan orang yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga sama sekali tidak punya ruang gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang tetapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk tetap memperjuangkan aksi revolusioner di Indonesia.

b. Perhimpunan Indonesia dan Manifesto Politik

Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Vereeniging. Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sutan Kasayangan Soripada dan RM Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R. Pandji Sosrokartono, Gondowinoto, Notodiningrat, Abdul Rivai, Radjiman Wediodipuro (Wediodiningrat), dan Brentel. Tujuan dibentuknya Indische Vereeniging adalah untuk memajukan kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, sangat mempengaruhi perkembangan Indische Vereeniging. Masuk konsep “Hindia Bebas” dari Belanda, dalam pembentukan negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Perasaan anti-kolonialisme semakin menonjol setelah ada seruan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang kebebasan dalam menentukan nasib sendiri pada negara-negara terjajah (The Right of Self Determination). Dalam upaya berkiprah lebih jauh, organisasi ini memiliki media komunikasi yang berupa majalah Hindia Poetra. Pada rapat umum bulan Januari 1923, Iwa Kusumasumantri sebagai ketua baru memberi penjelasan bahwa organisasi yang sudah dibenahi ini mempunyai tiga asas pokok yang disebut juga Manifesto Politik, yaitu :

1. Indonesia ingin menentukan nasib sendiri;

2. Agar dapat menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, dan;

3. Dengan tujuan melawan Belanda bangsa Indonesia harus bersatu.

Kegiatan Indische Vereeniging semakin tegas dan radikal, dan telah berkembang ke arah politik. Sejalan dengan semakin meluasnya pemakaian nama Indonesische, dirasa perlu untuk mengubah nama organisasi menjadi Indonesische Vereeniging pada tahun 1924. Majalah Hindia Poetra pun ikut berubah nama menjadi Indonesia Merdeka. Melalui rapat pada tanggal 3 Februari 1925 akhirnya Indonesische Vereeniging diganti menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Semboyan “Indonesia Merdeka” sudah menjadi slogan meskipun mengatakannya dengan Bahasa Belanda. Melalui media “Indonesia Merdeka” dan kegiatan internasional, dunia internasional mengetahui aktivitas perjuangan para pemuda Indonesia. Berikut ini kegiatan-kegiatan internasional yang diikuti oleh PI :

1. Mengikuti Kongres ke-6 Liga Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Paris pada tahun 1926. Delegasi Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta.

2. Mengikuti Kongres I Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Berlin pada tahun 1927, mengirimkan Mohammad Hatta, Nasir Pamuncak, Batot, dan Achmad Subardjo. Dalam perjalanannya Perhimpunan Indonesia mengalami banyak tekanan dari pemerintah Belanda, lebih-lebih setelah terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926. Pengawasan dilakukan semakin ketat. Meskipun demikian, pada tanggal 25 Desember 1926 Semaun bersama Mohammad Hatta menandatangani suatu kesepakatan yang dikenal dengan Konvensi Hatta-Semaun. Dalam kesepakatan itu ditekankan pada upaya Perhimpunan Indonesia tetap pada garis perjuangan kebangsaan dan diharapkan PKI dengan ormas-ormasnya tidak menghalang-halangi Perhimpunan Indonesia dalam mewujudkan citacitanya. Cita-cita Perhimpunan Indonesia tertuang dalam 4 pokok ideologi dengan memerhatikan masalah sosial, ekonomi dengan menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang dikembangkan sejak tahun 1925. Keempat pokok ideologi tersebut adalah kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan swadaya.

c. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari studie club. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club. Lahirnya PNI juga dilatarbelakangi oleh situasi sosio politik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut :

1. Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa;

2. PKI sebagai partai massa telah dilarang;

3. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir. Soekarno (Bung Karno);

4. Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno mengeluarkan Trilogi sebagai pegangan perjuangan PNI. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional.

Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan nonkooperasi. Dasar perjuangannya adalah marhaenisme. Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama diadakan di Surabaya, tanggal 27 – 30 Mei 1928. Kongres ini menetapkan beberapa hal berikut :

a) Susunan program yang meliputi :

1) bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka;

2) bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional.

b) Menetapkan garis perjuangan yang dianut adalah nonkooperasi

c) Menetapkan garis politik memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, perkumpulan koperasi, dan sebagainya.

Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia sangat besar. Menyadari perlunya pernyataan segala potensi rakyat, PNI memelopori berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI diikuti oleh PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studi Club, dan Algemeene Studie Club. Berikut ini ada dua jenis tindakan yang dilaksanakan untuk memperkokoh diri dan berpengaruh di masyarakat :

1. Ke dalam, mengadakan usaha-usaha dari dan untuk lingkungan sendiri seperti mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah, bank dan sebagainya;

2. Keluar, dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI antara lain melalui rapat-rapat umum dan penerbitan surat kabar Banteng Priangan di Bandung, dan Persatuan Indonesia di Jakarta.

Kegiatan PNI ini cepat menarik massa dan hal ini sangat mencemaskan pemerintah kolonial Belanda. Pengawasan terhadap kegiatan politik dilakukan semakin ketat bahkan dengan tindakantindakan penggeledahan dan penangkapan. Dengan berkembangnya desas desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, maka empat tokoh PNI yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkuprojo, Markun Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam proses peradilan itu, Ir. Soekarno dengan kepiawaiannya melakukan pembelaan yang diberi judul “Indonesia Menggugat”. Penangkapan terhadap para tokoh pemimpin PNI merupakan pukulan berat dan menggoyahkan keberlangsungan partai. Dalam suatu kongres luar biasa yang diadakan di Jakarta pada tanggal 25 April 1931, diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran ini menimbulkan pro dan kontra. Mr. Sartono kemudian mendirikan Partindo. Mereka yang tidak setuju dengan pembubaran masuk dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) yang didirikan oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Baik Partindo maupun PNI Baru, masih memakai asas PNI yang lama yaitu self help dan nonkooperasi. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan dalam hal strategi perjuangan. PNI Baru lebih mengutaman pendidikan politik dan sosial, sedangkan Partindo mengutamakan aksi massa sebagai senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan.

d. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 – 18 Desember 1927. Beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo (BU), PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuan dibentuknya PPPKI yaitu :

1. Menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya;

2. Menyatukan organisasi, arah, serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan;

3. Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia.

Pembentukan organisasi PPPKI sebagai ide persatuan sejak awal mengandung benih-benih kelemahan dan keretakan. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan keretakan tersebut :

1. Masing-masing anggota lebih mementingkan loyalitas pada masing-masing kelompoknya;

2. Kurangnya kontrol pusat terhadap aktivitas lokal;

3. Perbedaan gaya perjuangan di antara organisasi-organisasi anggota PPKI tersebut.

2.3.3. Masa moderat/kooperasi (1930 – 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.

a. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Perjuangan radikal yang dilakukan oleh PKI, PI, dan PNI mulai berakhir ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Di samping itu pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal de Jonge melakukan pengawasan yang ketat terhadap organisasi-organisasi yang ada pada masa itu. Melihat kondisi tersebut, para tokoh pergerakan mengubah garis perjuangannya. Dari yang semula radikal dan nonkooperasi menjadi moderat dan kooperasi dengan menempatkan wakilnya dalam volksraad. Salah satu organisasi yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra didirikan di kota Solo oleh dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya.

Asas politik Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun nonkooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, jadi luwes. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di volksraad adalah Moh. Husni Thamrin. Parindra berjuang agar wakil-wakil volksraad semakin bertambah sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam volksraad cukup berhasil, terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah inlandeer menjadi Indonesier.

b. Partai Indonesia (Partindo)

Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia Merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu self help dan nonkooperasi. Partindo semakin kuat setelah Ir. Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932, setelah dibebaskan dari penjara. Namun, karena kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar.

c. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia Merdeka. Gerindo juga menganut asas insidental yang sama dengan Parindra. Tujuan Gerindo antara lain:

1. mencapai Indonesia Merdeka;

2. memperkokoh ekonomi Indonesia;

3. mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan;

4. memberi bantuan bagi kaum pengangguran.

d. Gabungan Politik Indonesia (Gapi)

Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Berikut ini ada beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi :

1. Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri;

2. Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme;

3. Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.

Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen. Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H.Visman. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia. Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia.

e. Organisasi Keagamaan

Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Dengan nama ini memiliki harapan dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad. Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam, dan;

2. Memupuk keimanan dan ketaqwaan para anggotanya.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Muhammadiyah melakukan beberapa upaya berikut :

1. Mendirikan sekolah-sekolah (bukan pondok pesantren) dengan pengajaran agama dan kurikulum yang modern;

2. Mendirikan rumah sakit dengan nama Pusat Kesengsaraan Umum (PKU);

3. Mendirikan rumah yatim piatu;

4. Mendirikan perkumpulan kepanduan Hisbul Wathan.

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif. Mereka melihat Muhammadiyah begitu terbuka terhadap kebudayaan Barat sehingga khawatir kemurnian Islam akan dirusakkan. Oleh karena itu para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Gerakan NU dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Gerakan Muhammadiyah banyak mendapat simpati termasuk pemerintah kolonial Belanda karena perjuangannya tidak bersifat konfrontatif (menentang). Dalam Kongres Muhammadiyah yang berlangsung dari tanggal 12 – 17 Maret 1925 di Yogyakarta, diperbincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengajaran Islam, mass media Islam, dan buku-buku tentang Islam yang berbahasa Jawa.

Di samping Muhammadiyah, gerakan keagamaan lain yang memiliki andil bagi kemajuan bangsa antara lain, berikut ini :

1. Jong Islamienten Bond, berdiri tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta;

2. Nahdlatul Ulama (NU), berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur;

3. Nahdlatul Wathan, berdiri tahun 1932 di Pacor, Lombok Timur;

f. Organisasi Pemuda dan Wanita

Perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah Tri Koro Dharmo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh dr. Satiman Wirjosandjojo, Kadarman, dan Sunardi. Mereka mufakat untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura. Perkumpulan ini diberi nama Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan mulia (sakti, budhi, bakti). Dalam perkembangannya, Tri Koro Dharmo membuka cabang di Surabaya. Dalam rangka mengefektifkan perjuangan, diterbitkan sebuah majalah yang juga diberi nama Tri Koro Dharmo. Berikut ini tujuan Tri Koro Dharmo
secara nyata dalam anggaran dasarnya :

1. Ingin menghidupkan persatuan dan kesatuan, di antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok;

2. Kerja sama dengan semua organisasi pemuda guna membentuk ke-Indonesiaan. Keanggotannya terbatas pada para pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok.

Tri Koro Dharmo memiliki asas-asas seperti berikut :

1. Menimbulkan pertalian antara murid-murid bumi putera pada sekolah dan kursus perguruan kejuruan;

2. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya;

3. Membangkitkan dan mempertajam bahasa dan budaya Indonesia.

Organisasi kepemudaan lainnya yang bersifat kedaerahan banyak bermunculan seperti Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, Timorees Ver Bond, PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia), Pemuda Indonesia, Jong Islamienten Bond, kepanduan, dan sebagainya. Di samping gerakan para pemuda, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan. Pergerakan wanita dipelopori oleh R.A.Kartini dari Jepara dengan mendirikan Sekolah Kartini. Perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920 antara lain Putri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo. Perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan cara memberi penerangan dan bantuan dana, mempertinggi sikap yang merdeka, dan melenyapkan tindakan malu-malu yang melampaui batas.

Perkumpulan Kautamaan Istri didirikan pada tahun 1913 di Tasikmalaya, lalu pada tahun 1916 di Sumedang, Cianjur, dan tahun 1917 di Ciamis, menyusul di Cicurug tahun 1918. Tokoh Kautamaan Istri yang terkenal adalah Raden Dewi Sartika, seorang pengajar Kautamaan Istri di tanah Pasundan. Di Yogyakarta pada tahun 1912 didirikan perkumpulan wanita yang benafaskan Islam dengan nama Sopa Tresna, yang kemudian pada tahun 1914 menjadi bagian wanita dari Muhammadiyah dengan nama Aisyah. Di Yogyakarta selain Aisyah juga ada perkumpulan wanita yang bernama Wanito Utomo, yang mulai memasukkan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan ke arah emansipasi. Di samping R.A.Kartini dan Dewi Sartika, masih terdapat seorang tokoh wanita yaitu Ibu Maria Walanda Maramis dari Minahasa. Beliau mendirikan perkumpulan yang bernama Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) pada tahun 1917. PIKAT dalam kegiatannya mendirikan Sekolah Kepandaian Putri.

Dalam perkembangannya, perkumpulan-perkumpulan wanita itu melaksanakan kongres yang dikenal dengan ‘Kongres Perempuan Indonesia”.

g. Sumpah Pemuda

Sumpah pemuda, tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) yang didirikan pada tahun 1926. PPPI mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islamienten Bond dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuannya yaitu persatuan Indonesia. Para pemuda ini menginginkan suatu upaya penyatuan peletakan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan. Pertemuan awal dilaksanakan tanggal 15 November 1925 dengan membentuk panitia Kongres Pemuda I, yang bertugas menyusun tujuan kongres. Diputuskan pelaksanaan kongres I mulai tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926.

Tujuan Kongres Pemuda I adalah membentuk badan sentral, memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Hal yang menjadi agenda pembicaraan adalah tentang usulan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Mengenai usulan fusi untuk semua perkumpulan pemuda, tidak ada keputusan. Setelah berlangsungnya kongres pertama, para pemuda semakin tergerak untuk menindaklanjuti dengan melakukan kongres berikutnya. Oleh karena itu, setelah diawali pertemuan pendahuluan terbentuklah susunan panitia seperti berikut :

1. Ketua : Sugondo Joyopuspito;

2. Wakil ketua : Djoko Marsaid;

3. Sekretaris : Mohammad Yamin;

4. Bendahara : Amir Syarifudin;

5. Pembantu : Djohan Tjain, Kotjo Sungkono, Senduk, J. Leimena, Rohjani.

Kongres Pemuda II berlangsung sejak tanggal 27 Oktober 1928 dan berakhir tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II diadakan sebanyak tiga kali rapat :

1. Rapat pertama, di gedung Katolik Jonglingen Bond di Waterloopein;

2. Rapat kedua, tanggal 28 Oktober pagi, di gedung Oost Java Bioscoop, di Koningsplein Noord;

3. Rapat ketiga, tanggal 28 Oktober malam, di gedung Indonesische Clubhuis di Jl. Kramat Raya 106 Jakarta.

Di ruang utama gedung Indonesische Clubhuis (rumah perkumpulan Indonesia), yang sejak tanggal 20 Mei 1974 ditetapkan sebagai gedung Sumpah Pemuda, Sugondo Joyopuspito membacakan hasil keputusan Kongres (Mail Report No. 1066x/28 No. J/302-Eigenhandig) sebagai berikut:
Kongres menetapkan ikrar/sumpah pemuda yang selanjutnya menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada malam itu juga, untuk pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh penggubahnya Wage Rudolf Supratman. Sebagai tindak lanjut dari Sumpah Pemuda 1928, pada tanggal 24 – 28 Desember 1928 di Yogyakarta para pemuda menyepakati pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda (KBIM). Tugas komisi ini adalah mempersiapkan terbentuknya satu wadah bagi semua Pemuda Indonesia. Hasil kerja komisi ini terlihat dalam kongres pemuda di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1936 yang berhasil membentuk organisasi Indonesia Muda (IM), yang merupakan fusi (peleburan) dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia. Asas IM adalah kebangsaan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Raya. Para anggota IM dilarang bekerja sama dengan pemerintah Belanda (bersifat nonkooperatif).

2.4. Peranan Nasionalisme di Indonesia

Perkembangan nasionalisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional guna seakan melawan penjajah tidak bisa lepas dari peran berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, seperti golongan terpelajar/kaum cendekiawan, golongan profesional, dan golongan pers.

2.4.1. Golongan Terpelajar

Golongan terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat itu termasuk dalam kelompok elite sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Mereka memperoleh pendidikan melalui sekolah-sekolah yang didirikan kolonial yang dirasa memiliki kualitas baik. Dengan pendidikan model barat yang mereka miliki, golongan terpelajar dipandang sebagai orang yang memiliki pandangan yang luas sehingga tidak sekedar dikenal saja tetapi mereka dianggap memiliki kepekaan yang tinggi. Sebab selain memperoleh pelajaran di kelas mereka akan membentuk kelompok kecil untuk saling bertukar ide menyatakan pemikiran mereka mengenai negara Indonesia melalui diskusi bersama. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda tetapi mereka merasa senasip sepenanggunagan untuk mengatasi bersama adanya penjajahan, kapitalisme, kemerosotan moral, peneterasi budaya, dan kemiskinan rakyat Indonesia. Hingga akhirnya mereka membentuk perkumpulan yang selanjutnya menjadi Oragnisasi Pergerakan Nasional. Mereka membentu organisasi-organisasi modern yang berwawasan nasional. Mereka berusaha menanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan rasa nasionalisme, menanamkan semangat untuk memprioritaskan segalanya demi kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi melalui organisadi tersebut. Selanjutnya melalui organisasi pergerakan nasional tersebut mereka melakukan gerakan untuk melawan penjajahan yang selanjutnya membawa Indonesia pada kemerdekaan.

Jadi Golongan terpelajar memiliki peran yang besar bagi Indonesia meskipun keberadaannya sangat terbatas (minoritas) tetapi golongan terpelajar inilah yang menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia hingga akhirnya kita berjuangan melawan penjajah dan memperoleh kemerdekaan.

2.4.2. Golongan Profesional

Golongan profesional merupakan mereka yang memiliki profesi tertentu seperti guru, dan dokter.Keanggotaan golongan ini hanya terbatas pada orang seprofesinya. Golongan profesional ini lebih banyak ada dan mengembangkan profesinya didaerah perkotaan. Golongan profesional pada masa kolonial memiliki hubungan yang dekat dengan rakyat, sehingga mereka dapat mengetahui keberadaan rakyat Indonesia pada saat itu. Sehingga golongan ini dapat menggerakkan kekuatan rakyat untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

a) Peran Guru

1. Guru merupakan ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya dan berjuang memajukan bangsa Indonesia dari keterbelakangan.

2. Guru memberikan pendidikan dan pengajaran kepada generasi penerus bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik itu sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial maupun sekolah yang didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia.

3. Melalui pendidikan tersebut guru dapat menanamkan rasa kebangsaan/ rasa nasionalisme yang tinggi. Sehingga anak-anak kaum pribumi dapat menyadari dan tekanan dari pemerintah kolonial Belanda.

4. Guru telah membangun dan membangkitkan kesadaran nasional bangsa Indonesia.

5. Guru telah mendidik dan melahirkan tokoh-tokoh pejuang yang dapat diandalkan dalam memperjuangkan kebebasan bangsa Indonesia dari cengkeraman kaum penjajah.

6. Orang-orang pribumi mulai menghimpun kekuatan dan berjuang melalui organisasi-organisasi modern yang didirikannya. Organisasi-organisasi perjuangan yang didirikan oleh kaum terpelajar bangsa Indonesia dijadikan sebagai wadah perjuangan di dalam menentukan langkah-langkah untuk mengusir pemerintah kolonial Belanda dan berupaya membebaskan bangsa dari segala bentuk penjajahan asing.

Bagi guru tempat perjuangan mereka adalah lembaga-lembaga pendidikan yang ada, di sekolah tersebut guru membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Contoh lembaga pendidikan yang ada, yaitu :

1. Perguruan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara;

2. Lembaga Pendidikan Perguruan Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan.

Melalui gurulah dihasilkan tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia maupun tokoh-tokoh besar dunia. Di tangan gurulah terletak maju mundurnya sebuah bangsa. Jadi jika tidak ada guru maka mungkin Indonesia tidak dapat terbebas dari Kekuasaan kolonial.

b) Peran Dokter

1. Pada masa kolonial dokter memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat.

2. Dokter dapat merasakan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami rakyat Indonesia melalui penyakit yang dideritanya. Ia mendengarkan berbagai keluhan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia adalah akibat dari berbagai tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

3. Ketergerakan hati mereka diwujudkan melalui perjuangan dengan membentuk wadah organisasi yang bersifat sosial dan budaya yang diberinama Budi Utomo yang didirikan 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Gunawan Mangunkusumo.

2.4.3. Golongan Pers

Pers sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-19, dan masuknya pers di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Wujud perkembangan pers dapat dilihat dalam bentuk surat kabar maupun majalah. Awalnya surat kabar yang beredar hanya digunakan untuk orang-orang asing tetapi karena untuk mengejar pelanggan dari masyarakat pribumi maka muncul surat kabar yang di modali orang Cina tetapi menggunakan bahasa Melayu. Peran media :

1. Melalui surat kabar terdapat pendidikan politik, sebab melalui surat kabar tersebut ternyata dimuat isu-isu mengenai masalah politik yang sedang berkembang sehingga secara tidak langsung melalui surat kabar tersebut telah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia;

2. Melalui Surat kabar/ majalah mempunyai fungsi sosial dasar yaitu memperluas pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat membentuk pendapat (opini) umum;

3. Pendidikan sosial politik dapat disalurkan melalui tulisan-tulisan di surat kabar dan media masa sehingga menumbuhkan pemikiran dan pandangan kritis pembaca yang dapat membangkitkan kesadaran bersama bagi bangsa Indonesia;

4. Surat kabar merupakan media komunikasi cetak yang paling potensial untuk memuat berita, wawasan dan polemik (tukar pikiran melalui surat kabar), bahkan ide dan pemikiran secara struktural dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas;

5. Meskipun pada masa itu ruang gerak pers dibatasi dan dikontrol ketat oleh pemerintah kolonial. Tetapi melalui surat kabar tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan segala sesuatu yang dikehendaki dan diprogramkan oleh pemerintah sehingga sedapat mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat luar. Dimana pemberitahuannya lebih memihak pada pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pada masa pergerakan nasional Indonesia, surat kabar mempunyai peranan yang sangat penting bahkan organisasi pergerakan nasional Indonesia telah memiliki surat kabar sendiri-sendiri, seperti Darmo Kondo (Budi Utomo), Oetoesan Hindia (Sarekat Islam), Het Tiidsriff dan De Expres (Indische Partij), Indonesia Merdeka (Perhimpunan Indonesia), Soeloeh Indonesia Moeda (PNI), Pikiran Rakyat (Partindo), Daulah Ra’jat (PNI Baru).

Surat kabar yang dimiliki oleh organisasi-organisasi tersebut menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan bentuk-bentuk perjuangan kepada rakyat, agar rakyat dapat mengetahui dan memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi itu.

BAB 3. SIMPULAN

Proses perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia Awal Abad XX ditandai dengan berkembangnya berbagai paham atau masuknya ajaran – ajaran atau pandangan – pandangan dari luar Indonesia yaitu Paham Nasionalisme, Paham Ultra Nasionalisme, Paham Demokrasi, Paham Sosialisme, dan Paham Liberalisme. Sejarah muncul dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dipengaruhi dari dalam Negara itu sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor – faktor yang dipengangaruhi dari luar Negara itu sendiri.

Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional (1908 – 1942), dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap 1 adalah masa pembentukan (1908 – 1920) ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij, tahap 2 adalah Masa radikal/nonkooperasi (1920 – 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dan tahap ketiga adalah Masa moderat/kooperasi (1930 – 1942), ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.

Peranan Nasionalisme di Indonesia. Perkembangan nasionalisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional guna seakan melawan penjajah tidak bisa lepas dari peran berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, seperti golongan terpelajar/kaum cendekiawan, golongan profesional, dan golongan pers.

DAFTAR PUSTAKA

http://mudztova.blogspot.co.id/2011/06/faktor-pendorong-munculnya-pergerakan.html (diakses pada tanggal 4 November 2015)

https://wulanm2k.wordpress.com/pendidikan-4/sejarahmuncul-dan-berkembangnya-pergerakan-nasional-indonesia/ (diakses pada tanggal 4 November 2015)

danang setyo

Sabtu, 13 Oktober 2018

MAKALAH PEMBANDING PERJUANGAN MENGARAH KE PERSATUAN DAN KESATUAN SELAMA MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA